Balai Besar KSDA Papua Barat Menghadiri Rapat Diskusi Appraisal Mission GIZ FORCLAIME 4.0

Sorong, 28 Januari 2020. Balai Besar KSDA Papua Barat menghadiri presentasi dan diskusi terkait Appraisal Mission of FORCLIME 4.0 dari GIZ. FORCLIME (Forests and Climate Change Programme-Program Hutan dan Perubahan Iklim) adalah program kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Program FORCLIME terdiri dari modol kerja sama teknis yang didukung oleh Deutsche Gesellschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) dan modul kerja sama keuangan yang didukung oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW).

Beberapa instansi pemerintah yang hadir antara lain, yaitu GIZ, Biro Perencanaan KLHK, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, UNIPA, UNCEN, BP2LHK Manokwari, BBKSDA Papua, dan BBKSDA Papua Barat. Kepala Balai Besar, R. Basar Manullang, selaku tuan rumah memberikan sambutan. Acara dimulai dengan perkenalan dari masing-masing peserta. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil misi penilaian (appraisal mission) oleh Pak Sidiq dari GIZ dan diskusi dengan masing-masing peserta.

Acara ini merupakan salah satu acara dalam mempersiapkan program kerja sama pada tahun 2021 nanti. Program GIZ FORCLAIM rencana akan melakukan kerja sama pada tiga bidang strategis, yaitu:

  1. Kerangka Kebijakan Nasional dan sub-Nasional: dukungan teknis pada pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Perubahan Iklim & pengembangan REDD+ dan kebijakan pencegahan kebakaran hutan: Memberikan saran kebijakan dan membantu dalam pembangunan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perubahan Iklim dan REDD+. Selain itu, juga mendukung pengembangan kebijakan mengenai pencegahan kebakaran hutan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dukungan terhadap kerangka kerja hutan dan perubahan iklim bertujuan untk memperbaiki kebijakan dan regulasi sehingga sesuai dengan tujuan iklim nasional (NDC), prinsip-prinsip tata kelola kehutanan serta tujuan konservasi keanekaragaman hayati.
  2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Mendukung pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia pada tingkat nasional dan tingkat daerah. Dukungan di tingkat nasional dan tingkat provinsi meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan, perencanaan hingga pengelolaan KPH. Oleh karena itu, sebagai contoh FORCLIME mendukung empat pembangunan KPH Model di Berau (Kalimantan Timur), Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau (Kalimantan Utara), dan Palu (Sulawesi Tengah).
  3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Menyediakan dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan.

Rencana ini akan diimplementasikan pada kawasan timur Indonesia, yaitu Sulawesi, Papua, dan Papua Barat pada tahun 2021-2023. Khusus di Papua Barat, direncanakan akan dilakukan penerapan bioekonomi jenis rusa (Rusa timorensis) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan. Diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, perekaman biodiversitas prioritas, dan pencegahan terhadap perubahan iklim. (RS)