PASTIKAN PROGRAM HINTS KLHK TERDELIVERY , BIRO HUMAS KLHK GELAR RAKORNIS ADMIN MEDIA SOSIAL LINGKUP KEMENTERIAN LHK

Jakarta, 22 November 2019. Bertempat di Ruang Rimbawan 1 Gedung Manggala Wanabakti, Biro Humas KLHK mengadakan Rakornis Admin Media Sosial Lingkup KLHK. Rakornis ini diikuti oleh admin media sosial seluruh UPT Kementerian LHK baik yang ada di pusat maupun daerah seIndonesia. Admin Media Sosial BBKSDA Papua Barat turut hadir mengikuti Rakornis ini.

Rakornis dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama diisi dengan bincang-bincang hangat bersama 4 (empat) orang  narasumber. Keempat narasumber tersebut adalah Ivan Lanin (Founder of Lingua Bahasa) dengan judul Literasi Digital di Jagat Maya: Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pengelolaan Media Sosial Pemerintah;  Nanda Amalia Putri (Admin Official Medsos Kementerian PUPR), Arbain Rambey (Fotografer Kompas), dan Satya Winnie (Digital Storyteller). Keempat narasumber menyampaikan materi dengan sangat baik dan menarik antusias peserta rakornis.

Sesi kedua diisi dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan media sosial lingkup KLHK yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Komunikasi Digital dan Media Sosial LHK, Afni Zulkifli. Dalam arahannya, disampaikan gambaran umum persoalan komunikasi publik di lingkup KLHK antara lain:

1.Issue LHK merupakan issue kehidupan keseharian, menjadi atensi publik, masalah mengemuka setiap waktu, aktivis terlibat cukup intens, kelemahan dalam merespons (sporadis, parsial, “malas”, dll), feed back dari program dan keberhasilan, kelemahan dalam analisis feed back dan tindak lanjut

2.Komunikasi publik masih sangat lemah, efektifitas kehumasan (formal) masih rendah (konsep sending dan delivered Bapak Presiden) belum jalan, ini sangat mengena, karena kehumasan belum melakukan feedback secara tersistem. Hanya merupakan klipping berita dan hanya analisis tone plus atau minus, belum  menggambarkan apresiasi persoalan. Akibatnya gerak KLHK bisa menjadi “meleset”. Disisi lain “tekanan” LSM melalui medsos (diantaranya excagerated pasti tidak bisa dikontrol apalagi dilarang)

3.Pola komunikasi publik KLHK belum terbangun, masih dengan pola lama. Belum adopsi secara benar konsep komunikasi publik digital, yang memerlukan perangkat komunikasi pubik digital, baik persoalan pendukung, sistem, mekanisme, influencer, dll. Perlu dibangun pola komunikasi publik simultan antara main-stream dan digital.

4. Kebutuhan akan konsep kerja komunikasi publik sangat tinggi, karena program-program KLHK mengena langsung dan bermanfaat langsung bagi masyarakat (Hutsos, Tora, alokasi dan akses lahan, sampah plastik, wildlife dan kesejahteraan hewan, tanam pohon, pencemaran industri, udara, air, wisata alam, penegakkan hukum dll).

5.Kelemahan sangat mendasar dalam komunikasi publik yang harus segera ditangani, dirombak dan dikoreksi. Komunikasi publik ini sangat penting sebagai instrumen untuk : Pelembagaan program; Masyarakat sebagai beneficiaries perlu paham dan harus ada pemerataan; Komplain publik harus direspons sebagai perbaikan operasional dan corrective action; Feed back dari masyarakat harus direspons (baik positif maupun negatif) untuk penguatan program, pola kerja dan sasaran kerja. (karena akan mencapai Indonesia Maju); Merangkum berbagai referensi praktis lapangan. (program-program KLHK menjadi   program utama dan bagian penyambung antara negara dan warga negara, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah/pemda, pendorong  civic education, pencerdasan  masyarakat dan pebaikan kehidupan masyarakat, sesuai TUJUAN NASIONAL).

Melalui media sosial yang terkelola dengan baik dan kolaboratif antar eselon I Kementerian LHK baik yang ada di Pusat maupun daerah, kebutuhan akan konsep kerja komunikasi publik yang sangat tinggi akan terjawab kepada masyarakat mengingat program-program KLHK mengena langsung dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. strategi pengelolaan media sosial yang tepat di lingkup KLHK serta peran aktif para admin media sosial baik UPT daerah maupun di pusat dalam pengelolaan media sosial diharapkan mampu mengoptimalkan konsep yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu “not only send but delivery” dalam pelayanan komunikasi publik khususnya program HINTS KLHK. (SM)